PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari ilmu-ilmu social, mempelajari manusia dan hubungannya dengan lingkungannya. Di dalam mempelajari ilmu ini akan sangat relevan bagi target pembelajar untuk dapat dimotivasi selalu berhubungan dengan lingkungan terdekatnya dan menggunakan pengetahuan , keterampilan dan proses berpikir serta nilai yang akan dipelajari. Target pembelajar Ilmu Pemerintahan adalah untuk mengembangkan hubungan antara diri pembelajar dengan masyarakat, budaya dan lingkungan, serta untuk melakukan aktivitas secara personal relevan dan berarti bagi dirinya. Dengan mencoba menggunakan konsep ilmu pemerintahan yang mereka kembangkan, target pembelajar akan mampu mempelajari dan mengklarifikasi nilai, permasalahan, pertanyaan dan penelitian mengenai dunia dan lingkungannya, mengembangkan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajar Ilmu Pemerintahan diharapkan mampu menjadi manusia yang kompeten untuk dapat berperan sebagai manusia yang mampu melakukan pencerahan terhadap lingkungan sosial secara umum dan lingkungan pemerintahan secara khusus.

Disamping itu Ilmu Pemerintahan juga akan memberikan pemahaman dasar mengenai penyebab permasalahan, dan sekaligus memberikan pemahaman khusus mengenai aspek-aspek pemerintahan. Selain itu, juga bertujuan untuk membantu pembelajar untuk melakukan pencerahan sosial yang juga mampu untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang rasional, humanis dan produktif di dalam perannya Dalam pengembangan ilmu pemerintahan, pembelajar harus diajak untuk dapat mengorganisasikan pengetahuan mengenai suatu konsep, generalisasi dan teori.

b. Sejarah Singkat

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.68 Tahun 1983, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin kembali menjadi fakultas yang berdiri sendiri, setelah bergabung dengan Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sastra dalam satu fakultas, yaitu FISBUD. Jurusan-jurusan yang dibina pada saat itu adalah Ilmu Administrasi, Sosiologi dan Politik/Pemerintahan. Dan perkembangan selanjutnya bertambah lagi dengan diintegrasikannya Jurusan Antropologi dari Fakultas Sastra ke Fisip, dan jurusan MKDU yang selanjutnya dikelola pada tingkat universitas. Hingga saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari 5 jurusan yaitu Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Sosiologi, dan Jurusan Antropologi.

Program studi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan. Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu program di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin saat ini terus membenahi diri. Hal ini dilakukan untuk merespon terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang permasalahannya semakin kompleks. Program studi Ilmu Pemerintahan telah terakreditasi “B” berdasarkan Sertifikat Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X/SI/V/2007, Tanggal 26 Mei 2007

Dinamika masyarakat yang semakin maju dan kritis menimbulkan perubahan yang signifikan diberbagai bidang termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Akibat perkembangan ini Program Study Ilmu Pemerintahan mendapat tantangan yang besar, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berbenah diri terutama dalam hal yang berkaitan dengan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas staf pengajar maupun mahasiswa. Perkembangan Program Studi Ilmu Pemerintahan terutama dari kualitas alumni dengan yang dibutuhkan pasar kerja menunjukkan masih sangat rendah. Proses belajar mengajar belum cukup memadai untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya yang ada. Berdasar pada kenyataan seperti ini, tentu saja lembaga pendidikan, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang diharapkan menghasilkan sarjana-sarjana handal harus segera merespons tuntutan perubahan tersebut. Jika tuntutan tersebut tidak segera disikapi maka dapat dipastikan luaran yang akan dihasilkan sulit bersaing di tingkat pasar kerja baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Guna memenuhi tuntutan tersebut, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan berupaya membangun satu arah pengembangan jurusan yang berorientasi pada upaya menghasilkan luaran yang memiliki kompetensi kemampuan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, baik dalam bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan aplikasi Ilmu Pemeritahan sebagai ilmu terapan.

Selain itu untuk mencapai arah pengembangan jurusan, maka perlu peningkatan mutu manajemen internal dan organisasi program studi dengan membangun sistem kurikulum berbasis kompetensi, sistem prosedur operasi akademik yang baku serta sistem manajemen administrasi yang handal dalam menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif. Hal itu hanya akan terwujud apabila didukung oleh staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa yang berpikiran maju dan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.

SPESISIFIKASI

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

1.

PERGURUAN TINGGI

: Universitas Hasanuddin

2.

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

A. FAKULTAS

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

B. JURUSAN

: Ilmu Politik Pemerintahan

C. PROGRAM STUDI

: Ilmu Pemerintahan

3.

AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH

: BAN-PT Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, Dengan Nilai B, Sertifikat Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X/SI/V/2007, Tanggal 26 Mei 2007

4.

PROFIL :

Visi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas menjadi Pusat Pengembangan dan Pengkajian Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012.

Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yg berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

2.Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian berbagai fenomena Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3.Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah, dan studi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

5.

GELAR LULUSAN

: S.Ipem

6.

TANGGAL PENYUSUNAN

: 7 November

7.

TUJUAN PENDIDIKAN

: Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah, dan studi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

8.

KOMPETENSI LULUSAN

Lihat lampiran

9.

KURIKULUM

: Lihat Lampiran

10.

PETA KURIKULUM

: Lihat Lampiran

11

DUKUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN : Diadakan pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat pada beberapa mata kuliah yang terkait secara praktis.

12

KRITERIA PENDAFTARAN

Lihat Buku Pedoman Akademik Universitas Hasanuddin Tahun 2007, hal

13

METODE PEMBELAJARAN

Methode TCL (Teacher-Centered Learning), Methode SCL (Student-Centered Learning) dan kolaborasi antara TCL dan SCL.

14

KRITERIA KELULUSAN

a. Menyelesaikan beban studi minimal 144 SKS

b. IPK > 2.00 dan tidak ada nilai E

c. Telah menyelesaikan KKN, Skripsi

15

METODE PENILAIAN

a. Metode Evaluasi meliputi penilaian terhadap Kuis-kuis, Pekerjaan Rumah, Tugas-tugas, Kegiatan Study Lapang, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

b. Indeks Prestasi dihitung berdasarkan pembobotan Nilai A=4, B=3, C=2, D=1 dan E=0

16

INDIKATOR KUALITAS

a. INDIKATOR UTAMA

INPUT

MAHASISWA

Nilai SPMB

: Data tingkat Universitas

Rata-rata NEM Mahasiswa 2006

: 40,82

Compettiveness Mahasiswa 2006

: 1 : 28

DOSEN

Jumlah Dosen

: 19 Orang

Rata-rata EWMP Dosen

: S2

Persentase Dosen Sarjana (S1)

: 10,53 %

Persentase Dosen Master (S2)

: 63,16 %

Persentase Dosen Doktor (S3)

: 26,31 %

Persentase Guru Besar

: 10,53 %

SARANA dan PRASARANA

Ruang Kuliah

: Ruang bersama tingkat Fisip Unhas

Laboratorium

: satu ruangan (4X3 m)

Jumlah Komputer untuk Dosen dan Mahasiswa

: 13 Unit

Panduan Penulisan Usulan Proposal dan Skripsi

: Lihat lampiran

Jumlah Koleksi Buku Teks

: 153

Persentase Buku Ajar (handout) terhadap jumlah Mata Kuliah yang disajikan Program Studi

: 30 %

PROSES

PENDIDIKAN

Persentase Kehadiran Dosen

: 85 %

IPK Rata-rata Mahasiswa Aktif

: 3,25

Rata-rata Penyelesaian Skripsi

: 3 - 6 Bulan

TOEFL Score

: Rata-rata Score 465

PENELITIAN

Jumlah Penelitian Dosen

: 10 judul

Jumlah Publikasi Dosen pada jurnal yang terakreditasi

: tahun 2007 sebanyak lima belas tulisan

Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen

: 15 orang

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jumlah Penelitian Dosen yang sudah digunakan masyarakat

: 8 judul

Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian

: 10 orang

OUTPUT

Jumlah Lulusan pertahun

: 49 Orang

Persentase Lulusan Terhadap jumlah Mahasiswa Aktif

: 22, 69 %

IPK Rata-rata Lulusan

: 3,45

b. INDIKATOR TAMBAHAN

1. Rata-rata waktu tunggu lulusan untu mendapatkan pekerjaan pertama : 12 bulan

2. Rata-rata Gaji Pertama Lulusan

: Rp. 1.500.000,-

3. Hibah Kompetisi 5 tahun terakhir

: 1 Hibah kompetisi (SP4)

4. Kerja sama dengan

1. Instandi Badan Diklat Depdagri

5. Mengelola jurnal ilmiah

(Sedang dalam persiapan terbit)





PROSPEK ALUMNI

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

1. Alumni program Ilmu pemerintahan dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota.

2. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja dalam bidang legislatif, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai staf administrasi pada sekretariat DPR/DPRD.

3. Alumni program Ilmu pemerintahan juga dapat bekerja pada lembaga-lembaga dalam lingkup bidang yudikatif, seperti kejaksaan, kehakiman, terutama dalam bidang/bagian yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.

4. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja sebagai tenaga peneliti yang mampu melakukan berbagai kegiatan research, terutama yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.

5. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk mengajarkan berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan.

6. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja di berbagai lembaga swadaya masyarakat, baik sebagai tenaga perencana, maupun sebagai tenaga pelaksana dalam berbagai aktivitas untuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya.

7. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja di lembaga-lembaga perbankan dan perusahaan negara maupun swasta, sebagai staf ahli maupun staf administrasi, terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.

8. Alumni Ilmu Pemerintahan dapat bekerja pada lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan, baik sebagai polisi maupun militer, terutama sebagai staf ahli dalam bidang-bidang yang erat kaitannnya dengan masalah pemerintahan.


SPESIFIKASI DAN MINAT DOSEN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

NO

NAMA DOSEN

MATA KULIAH KEAHLIAN

KET.

1.

Prof.Dr.H.Faried Ali, SH.,MS.

Ilmu Politik dan Pemerintahan

2.

Prof.Dr.H.Juanda Nawawi, M.Si.

Manajemen Pelayanan Publik

3.

Drs. H.A.Gau Kadir, MA.

Pengantar Ilmu Pemerintahan /Kajian Perancangan PERDA

S-3

4.

Dr. H.Rasyid Thaha, M.Si.

Sistem Politik Indonesia

5.

Dr. Hasrat Arief Saleh, MS.

Metodologi Ilmu Pemerintahan

6.

Drs. H.A.Syamsu Alam, M.Si.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

S-3

7.

Dra. Hj. Nurlinah, M.Si.

Metodologi Ilmu Pemerintahan

8.

Drs. A. M. Rusli, M.Si.

Ekologi Pemerintahan

9.

Dr. Muh. Tamar, M.Psi.

Psikologi Pemerintahan

10.

Dra. Hj. Rabina Yunus, M.Si.

Sistem Pemerintahan Desa

S-3

11.

Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si.

Birokrasi Pemerintahan

12.

Drs. Abd. Salam Muchtar

Sistem Hukum Indonesia

13.

Dr. Jayadi Nas, M.Si.

Perencanaan Kota dan Desa

14.

H.Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si.

Etika PC emerintahan

15.

A. Murfhi, S.Sos., M.Si.

Pengantar Ilmu Pemerintahan

16.

Mulyadi, S.IP.,M.Si.

Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia

17.

A. Lukman Irwan, S.IP.

Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FISIP UNIVERSITAS HASANUDDIN

VISI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas menjadi Pusat Pengembangan dan Pengkajian Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yg berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian berbagai fenomena Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

TUJUAN

Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah, dan studi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

KOMPETENSI ALUMNI KURIKULUM

BERDASARKAN KEPMEN 045/2002

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FISIP UNHAS

KELOMPOK KOMPETENSI

NO

RUMUSAN KOMPETENSI

ELEMEN KOMPETENSI

a

b

c

d

e

KOMPETENSI UTAMA

1

Kemampuan menerapkan Pengetahuan secara teoritis maupun praktis, baik bidang ilmu sosial secara umum maupun ilmu pemerintahan secara khusus.

2

Kemampuan menghubungkan ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu lainnya.

3

Kemampuan menerapkan fungsi-fungsi pemerintahan secara teknis dan menyelesaikan secara metodis.

4

Kemampuan menguasai fungsi dan peran Kelembagaan negara, baik yang berskala lokal, regional maupun nasional;

5

Kemampuan menggunakan Metode analitik dalam pemecahan berbagai masalah pemerintahan.

6

Kemampuan menganalisis hubungan ilmu pemerintahan dengan perilaku sosial dalam masyarakat;

7

Kemampuan berkarya secara mandiri dalam memecahkan masalah pemerintahan secara ilmiah.

8

Menumbuhkan Kemampuan jiwa dan nilai-nilai kepemimpinan pemerintahan

9

Kemampuan menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dalam rangka pencapaian Good Governance dan Clean Government.

KOMPETENSI PENDUKUNG

10

Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik secara ilmiah maupun secara praktis.

11

Kemampuan dalam Memiliki etika dan moral, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa;

12

Kemampuan dalam Memiliki rasa tanggung jawab serta jiwa pengabdian dan patriotisme kepada bangsa dan negara;

13

Kemampuan dalam Memahami realitas social dan potensi yang ada di dalamnya serta merumuskan alternatif pemecahannya.

14

Kemampuan Memahami dan mengaplikasikan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam kehidupan masyarakat;

15

Menumbuhkan Kemampuan bekerja sama dalam kelompok yang bersifat multidisiplin.

KOMPETENSI LAINNYA

16

Kemampuan dalam Memiliki Kepekaan sosial secara logis dan sistematis serta saling menghargai antar satu dengan yang lainnya,

17

Kemampuan dalam Memiliki wawasan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan serta tradisi dalam masyarakat bahari. Kemampuan Memahami dan mengaplikasikan Tridarma Perguruan Tinggi kepada masyarakat;

18

Kemampuan merumuskan, meneliti dan menganalisis serta menyusun laporan berdasarkan kenyataan-kenyataan spesifik pemerintahan dalam masyarakat.

19

Kemampuan untuk menambah wawasan dari isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan baik yang berskala lokal, regional maupun nasional.

ELEMEN KOMPETENSI :

a. Landasan kepribadian;

b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;

c. Kemampuan berkarya;

d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

TUJUAN KHUSUS PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki enam tujuan khusus yang disebarkan dalam Mata Kuliah, sebagai berikut :

A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

1. Kemampuan dalam Memiliki etika dan moral, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa;

2. Kemampuan dalam Memiliki Kepekaan sosial secara logis dan sistematis serta saling menghargai antar satu dengan yang lainnya,

3. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik secara ilmiah maupun secara praktis.

B. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)

1. Kemampuan menerapkan Pengetahuan secara teoritis maupun praktis, baik bidang ilmu sosial secara umum maupun ilmu pemerintahan secara khusus.

2. Kemampuan menghubungkan ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu lainnya.

3. Kemampuan menerapkan fungsi-fungsi pemerintahan secara teknis dan menyelesaikan secara metodis.

4. Kemampuan dalam Memiliki rasa tanggung jawab serta jiwa pengabdian dan patriotisme kepada bangsa dan negara;

C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

1. Kemampuan menguasai fungsi dan peran Kelembagaan negara, baik yang berskala lokal, regional maupun nasional;

2. Kemampuan menggunakan Metode analitik dalam pemecahan berbagai masalah pemerintahan.

3. Kemampuan menganalisis hubungan ilmu pemerintahan dengan perilaku sosial dalam masyarakat;

4. Kemampuan berkarya secara mandiri dalam memecahkan masalah pemerintahan secara ilmiah.

D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)

1. Menumbuhkan Kemampuan jiwa dan nilai-nilai kepemimpinan pemerintahan

2. Kemampuan untuk menambah wawasan dari isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan baik yang berskala lokal, regional maupun nasional

3. Kemampuan dalam Memahami realitas social dan potensi yang ada di dalamnya serta merumuskan alternatif pemecahannya.

4. Kemampuan menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dalam rangka pencapaian Good Governance dan Clean Government.

E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

1. Kemampuan dalam Memahami dan mengaplikasikan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam kehidupan masyarakat;

2. Menumbuhkan Kemampuan bekerja sama dalam kelompok yang bersifat multidisiplin.

3. Kemampuan dalam Memiliki wawasan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan serta tradisi dalam masyarakat bahari.

4. Kemampuan merumuskan, meneliti dan menganalisis serta menyusun laporan berdasarkan kenyataan-kenyataan spesifik pemerintahan dalam masyarakat.

PETA KURIKULUM

KAITAN MATA KULIAH DENGAN TUJUAN KHUSUS PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

KODE

MATA KULIAH

SKS

SEM

KOMPTENSI LULUSAN

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

072 U 002

Pendidikan Agama Islam

2

I

073 U 002

Pendidikan Agama Katolik

2

I

074 U 002

Pendidikan Agama Protestan

2

I

075 U 002

Pendidikan Agama Hindu

2

I

076 U 002

Pendidikan Agama Budha

2

I

080 U 002

Bahasa Indonesia

2

I

081 U 002

Bahasa Inggris I

3

I

101 E 413

Pengantar Sosiologi

3

I

101 E 313

Pengantar Ilmu Politik

3

I

101 E 513

Pengantar Antropologi Sosial Budaya

3

I

101 E 113

Peng. Ilmu Administrasi & Manajemen

3

I

102 E 413

Dasar-Dasar Logika

3

I

171EK1

Ekstra Kokurikuler I

1

I

077 U 002

Pendidikan Kewarganegaraan

2

II

078 U 002

Wawasan Sosial Budaya Bahari

2

II

079 U 002

Wawasan IPTEKS

2

II

150 E 323

Pengantar Ilmu Pemerintahan

3

II

151 E 323

Sistem Hukum Indonesia

3

II

136 E 413

Sistem Ekonomi Indonesia

3

II

139 E 413

Psikologi Sosial

3

II

137 E 413

Geografi dan Kependudukan

3

II

150 BE 3

Bahasa Inggris II

3

II

172EK1

Ekstra Kokurikuler II

1

II

205 E 413

Sistem Sosial Budaya Indonesia

3

III

202 E 313

Sistem Politik Indonesia

3

III

140 E 413

Pengantar Statistik Sosial

3

III

207 E 413

Metode Penelitian Sosial

3

III

201 E 323

Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia

3

III

236 E 323

Ekologi Pemerintahan

3

III

237 E 323

Hukum Tata Pemerintahan

3

III

252 E 323

Sistem Pemerintahan Desa

3

IV

287 E 323

SistKepartaian dan Pemilu Di Indonesia

3

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

251 E 323

Organisasi dan Manajemen Pemerintahan

3

IV

250 E 323

Sistem Pemerintahan Indonesia

3

IV

345 E 313

Ekonomi Politik

3

IV

337 E 323

Teori Perbandingan Penerintahan

3

V

301 E 323

Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

3

V

239 E 313

Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia

3

V

338 E 323

Kajian Ketahanan Nasional

3

V

336 E 323

Metode Pem.Masalah & Pengambilan Keputusan

3

V

202 E 113

Manajemen Sumber Daya Manusia

3

V

350 E 323

Politik dan Hukum Agraria

3

VI

386 E 323

Pemerintahan dan Politik Lokal Di Indonesia

3

VI

387 E 323

Kepemimpinan Dalam Pemerintahan

3

VI

389 E 323

Kapita Selekta Pemerintahan

3

VI

388 E 323

Analisis Pemerintahan

3

VI

401 E 323

Kebijaksanaan Pemerinahan

3

VII

402 E 323

Birokrasi Di Indonesia

3

VII

438 E 323

Perencanaan Kota Dan Desa

3

VII

437 E 323

Etika Pemerintahan

3

VII

436 E 323

Sistem Pengawasan & Pengendalian Pemerintahan

3

VII

439 E 323

Proses Legislatif Di Indonesia

3

VII

473U004

Kuliah Kerja Nyata

4

VIII

474U006

Skripsi

6

VIII










































Makassar, 07 Nopember 2007

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Drs. H.Andi Syamsu Alam, M.Si.

NIP. 131 864 112