PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari ilmu-ilmu social, mempelajari manusia dan hubungannya dengan lingkungannya. Di dalam mempelajari ilmu ini akan sangat relevan bagi target pembelajar untuk dapat dimotivasi selalu berhubungan dengan lingkungan terdekatnya dan menggunakan pengetahuan , keterampilan dan proses berpikir serta nilai yang akan dipelajari. Target pembelajar Ilmu Pemerintahan adalah untuk mengembangkan hubungan antara diri pembelajar dengan masyarakat, budaya dan lingkungan, serta untuk melakukan aktivitas secara personal relevan dan berarti bagi dirinya. Dengan mencoba menggunakan konsep ilmu pemerintahan yang mereka kembangkan, target pembelajar akan mampu mempelajari dan mengklarifikasi nilai, permasalahan, pertanyaan dan penelitian mengenai dunia dan lingkungannya, mengembangkan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajar Ilmu Pemerintahan diharapkan mampu menjadi manusia yang kompeten untuk dapat berperan sebagai manusia yang mampu melakukan pencerahan terhadap lingkungan sosial secara umum dan lingkungan pemerintahan secara khusus.
Disamping itu Ilmu Pemerintahan juga akan memberikan pemahaman dasar mengenai penyebab permasalahan, dan sekaligus memberikan pemahaman khusus mengenai aspek-aspek pemerintahan. Selain itu, juga bertujuan untuk membantu pembelajar untuk melakukan pencerahan sosial yang juga mampu untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang rasional, humanis dan produktif di dalam perannya Dalam pengembangan ilmu pemerintahan, pembelajar harus diajak untuk dapat mengorganisasikan pengetahuan mengenai suatu konsep, generalisasi dan teori.
b. Sejarah Singkat
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.68 Tahun 1983, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin kembali menjadi fakultas yang berdiri sendiri, setelah bergabung dengan Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sastra dalam satu fakultas, yaitu FISBUD. Jurusan-jurusan yang dibina pada saat itu adalah Ilmu Administrasi, Sosiologi dan Politik/Pemerintahan. Dan perkembangan selanjutnya bertambah lagi dengan diintegrasikannya Jurusan Antropologi dari Fakultas Sastra ke Fisip, dan jurusan MKDU yang selanjutnya dikelola pada tingkat universitas. Hingga saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari 5 jurusan yaitu Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Sosiologi, dan Jurusan Antropologi.
Program studi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan. Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu program di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin saat ini terus membenahi diri. Hal ini dilakukan untuk merespon terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang permasalahannya semakin kompleks. Program studi Ilmu Pemerintahan telah terakreditasi “B” berdasarkan Sertifikat Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X/SI/V/2007, Tanggal 26 Mei 2007
Dinamika masyarakat yang semakin maju dan kritis menimbulkan perubahan yang signifikan diberbagai bidang termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Akibat perkembangan ini Program Study Ilmu Pemerintahan mendapat tantangan yang besar, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berbenah diri terutama dalam hal yang berkaitan dengan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas staf pengajar maupun mahasiswa. Perkembangan Program Studi Ilmu Pemerintahan terutama dari kualitas alumni dengan yang dibutuhkan pasar kerja menunjukkan masih sangat rendah. Proses belajar mengajar belum cukup memadai untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya yang ada. Berdasar pada kenyataan seperti ini, tentu saja lembaga pendidikan, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang diharapkan menghasilkan sarjana-sarjana handal harus segera merespons tuntutan perubahan tersebut. Jika tuntutan tersebut tidak segera disikapi maka dapat dipastikan luaran yang akan dihasilkan sulit bersaing di tingkat pasar kerja baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.
Guna memenuhi tuntutan tersebut, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan berupaya membangun satu arah pengembangan jurusan yang berorientasi pada upaya menghasilkan luaran yang memiliki kompetensi kemampuan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, baik dalam bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan aplikasi Ilmu Pemeritahan sebagai ilmu terapan.
Selain itu untuk mencapai arah pengembangan jurusan, maka perlu peningkatan mutu manajemen internal dan organisasi program studi dengan membangun sistem kurikulum berbasis kompetensi, sistem prosedur operasi akademik yang baku serta sistem manajemen administrasi yang handal dalam menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif. Hal itu hanya akan terwujud apabila didukung oleh staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa yang berpikiran maju dan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi.
SPESISIFIKASI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
1. | PERGURUAN TINGGI | : Universitas Hasanuddin | |
2. | PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN | ||
| A. FAKULTAS | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
| B. JURUSAN | : Ilmu Politik Pemerintahan | |
| C. PROGRAM STUDI | : Ilmu Pemerintahan | |
3. | AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH | : BAN-PT Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, Dengan Nilai B, Sertifikat Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X/SI/V/2007, Tanggal 26 Mei 2007 | |
4. | PROFIL : | ||
| Visi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas menjadi Pusat Pengembangan dan Pengkajian Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Misi : 1. Menyelenggarakan pendidikan yg berkaitan dengan Pemerintahan Daerah 2.Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian berbagai fenomena Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah Tujuan : Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah, dan studi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. | ||
5. | GELAR LULUSAN | : S.Ipem | |
6. | TANGGAL PENYUSUNAN | : 7 November | |
7. | TUJUAN PENDIDIKAN | : Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah, dan studi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. | |
8. | KOMPETENSI LULUSAN | Lihat lampiran | |
9. | KURIKULUM | : Lihat Lampiran | |
10. | PETA KURIKULUM | : Lihat Lampiran | |
11 | DUKUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN : Diadakan pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat pada beberapa mata kuliah yang terkait secara praktis. | ||
12 | KRITERIA PENDAFTARAN | Lihat Buku Pedoman Akademik Universitas Hasanuddin Tahun 2007, hal | |
13 | METODE PEMBELAJARAN | Methode TCL (Teacher-Centered Learning), Methode SCL (Student-Centered Learning) dan kolaborasi antara TCL dan SCL. | |
14 | KRITERIA KELULUSAN | | |
| a. Menyelesaikan beban studi minimal 144 SKS | ||
| b. IPK > 2.00 dan tidak ada nilai E | ||
| c. Telah menyelesaikan KKN, Skripsi | ||
15 | METODE PENILAIAN | | |
| a. Metode Evaluasi meliputi penilaian terhadap Kuis-kuis, Pekerjaan Rumah, Tugas-tugas, Kegiatan Study Lapang, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester | ||
| b. Indeks Prestasi dihitung berdasarkan pembobotan Nilai A=4, B=3, C=2, D=1 dan E=0 | ||
16 | INDIKATOR KUALITAS | ||
| a. INDIKATOR UTAMA | ||
| INPUT | ||
| MAHASISWA | ||
| Nilai SPMB | : Data tingkat Universitas | |
| Rata-rata NEM Mahasiswa 2006 | : 40,82 | |
| Compettiveness Mahasiswa 2006 | : 1 : 28 | |
| DOSEN | | |
| Jumlah Dosen | : 19 Orang | |
| Rata-rata EWMP Dosen | : S2 | |
| Persentase Dosen Sarjana (S1) | : 10,53 % | |
| Persentase Dosen Master (S2) | : 63,16 % | |
| Persentase Dosen Doktor (S3) | : 26,31 % | |
| Persentase Guru Besar | : 10,53 % | |
| SARANA dan PRASARANA | ||
| Ruang Kuliah | : Ruang bersama tingkat Fisip Unhas | |
| Laboratorium | : satu ruangan (4X3 m) | |
| Jumlah Komputer untuk Dosen dan Mahasiswa | : 13 Unit | |
| Panduan Penulisan Usulan Proposal dan Skripsi | : Lihat lampiran | |
| Jumlah Koleksi Buku Teks | : 153 | |
| Persentase Buku Ajar (handout) terhadap jumlah Mata Kuliah yang disajikan Program Studi | : 30 % | |
| PROSES | ||
| PENDIDIKAN | ||
| Persentase Kehadiran Dosen | : 85 % | |
| IPK Rata-rata Mahasiswa Aktif | : 3,25 | |
| Rata-rata Penyelesaian Skripsi | : 3 - 6 Bulan | |
| TOEFL Score | : Rata-rata Score 465 | |
| PENELITIAN | ||
| Jumlah Penelitian Dosen | : 10 judul | |
| Jumlah Publikasi Dosen pada jurnal yang terakreditasi | : tahun 2007 sebanyak lima belas tulisan | |
| Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen | : 15 orang | |
| PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | | |
| Jumlah Penelitian Dosen yang sudah digunakan masyarakat | : 8 judul | |
| Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian | : 10 orang | |
| OUTPUT | | |
| Jumlah Lulusan pertahun | : 49 Orang | |
| Persentase Lulusan Terhadap jumlah Mahasiswa Aktif | : 22, 69 % | |
| IPK Rata-rata Lulusan | : 3,45 | |
| b. INDIKATOR TAMBAHAN | | |
| 1. Rata-rata waktu tunggu lulusan untu mendapatkan pekerjaan pertama : 12 bulan | ||
| 2. Rata-rata Gaji Pertama Lulusan | : Rp. 1.500.000,- | |
| 3. Hibah Kompetisi 5 tahun terakhir | : 1 Hibah kompetisi (SP4) | |
| 4. Kerja sama dengan 1. Instandi Badan Diklat Depdagri | ||
| 5. Mengelola jurnal ilmiah (Sedang dalam persiapan terbit) | ||
PROSPEK ALUMNI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
1. Alumni program Ilmu pemerintahan dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota.
2. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja dalam bidang legislatif, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai staf administrasi pada sekretariat DPR/DPRD.
3. Alumni program Ilmu pemerintahan juga dapat bekerja pada lembaga-lembaga dalam lingkup bidang yudikatif, seperti kejaksaan, kehakiman, terutama dalam bidang/bagian yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.
4. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja sebagai tenaga peneliti yang mampu melakukan berbagai kegiatan research, terutama yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.
5. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk mengajarkan berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan.
6. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja di berbagai lembaga swadaya masyarakat, baik sebagai tenaga perencana, maupun sebagai tenaga pelaksana dalam berbagai aktivitas untuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya.
7. Alumni program Ilmu Pemerintahan dapat bekerja di lembaga-lembaga perbankan dan perusahaan negara maupun swasta, sebagai staf ahli maupun staf administrasi, terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.
8. Alumni Ilmu Pemerintahan dapat bekerja pada lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan, baik sebagai polisi maupun militer, terutama sebagai staf ahli dalam bidang-bidang yang erat kaitannnya dengan masalah pemerintahan.
SPESIFIKASI DAN MINAT DOSEN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
NO | NAMA DOSEN | MATA KULIAH KEAHLIAN | KET. |
1. | Prof.Dr.H.Faried Ali, SH.,MS. | Ilmu Politik dan Pemerintahan | |
2. | Prof.Dr.H.Juanda Nawawi, M.Si. | Manajemen Pelayanan Publik | |
3. | Drs. H.A.Gau Kadir, MA. | Pengantar Ilmu Pemerintahan /Kajian Perancangan PERDA | S-3 |
4. | Dr. H.Rasyid Thaha, M.Si. | Sistem Politik | |
5. | Dr. Hasrat Arief Saleh, MS. | Metodologi Ilmu Pemerintahan | |
6. | Drs. H.A.Syamsu Alam, M.Si. | Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah | S-3 |
7. | Dra. Hj. Nurlinah, M.Si. | Metodologi Ilmu Pemerintahan | |
8. | Drs. A. M. Rusli, M.Si. | Ekologi Pemerintahan | |
9. | Dr. Muh. Tamar, M.Psi. | Psikologi Pemerintahan | |
10. | Dra. Hj. Rabina Yunus, M.Si. | Sistem Pemerintahan Desa | S-3 |
11. | Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si. | Birokrasi Pemerintahan | |
12. | Drs. Abd. Salam Muchtar | Sistem Hukum Indonesia | |
13. | Dr. Jayadi Nas, M.Si. | Perencanaan Kota dan Desa | |
14. | H.Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si. | Etika PC emerintahan | |
15. | A. Murfhi, S.Sos., M.Si. | Pengantar Ilmu Pemerintahan | |
16. | Mulyadi, S.IP.,M.Si. | Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia | |
17. | A. Lukman Irwan, S.IP. | Sistem Pemerintahan Daerah | |
VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIVERSITAS HASANUDDIN
VISI
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas menjadi Pusat Pengembangan dan Pengkajian Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012.
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan yg berkaitan dengan Pemerintahan Daerah
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian berbagai fenomena Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan kajian ilmiah, dan studi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.
KOMPETENSI ALUMNI KURIKULUM
BERDASARKAN KEPMEN 045/2002
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNHAS
KELOMPOK KOMPETENSI | NO | RUMUSAN KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | ||||
a | b | c | d | e | |||
KOMPETENSI UTAMA | 1
| Kemampuan menerapkan Pengetahuan secara teoritis maupun praktis, baik bidang ilmu sosial secara umum maupun ilmu pemerintahan secara khusus. | | | | | |
2 | Kemampuan menghubungkan ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu lainnya. | | | | | | |
3 | Kemampuan menerapkan fungsi-fungsi pemerintahan secara teknis dan menyelesaikan secara metodis. | | | | | | |
4 | Kemampuan menguasai fungsi dan peran Kelembagaan negara, baik yang berskala lokal, regional maupun nasional; | | | | | | |
5 | Kemampuan menggunakan Metode analitik dalam pemecahan berbagai masalah pemerintahan. | | | | | | |
6 | Kemampuan menganalisis hubungan ilmu pemerintahan dengan perilaku sosial dalam masyarakat; | | | | | | |
7 | Kemampuan berkarya secara mandiri dalam memecahkan masalah pemerintahan secara ilmiah. | | | | | | |
8 | Menumbuhkan Kemampuan jiwa dan nilai-nilai kepemimpinan pemerintahan | | | | | | |
9 | Kemampuan menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dalam rangka pencapaian Good Governance dan Clean Government. | | | | | | |
KOMPETENSI PENDUKUNG | 10 | Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik secara ilmiah maupun secara praktis. | | | | | |
11 | Kemampuan dalam Memiliki etika dan moral, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa; | | | | | | |
12 | Kemampuan dalam Memiliki rasa tanggung jawab serta jiwa pengabdian dan patriotisme kepada bangsa dan negara; | | | | | | |
13 | Kemampuan dalam Memahami realitas social dan potensi yang ada di dalamnya serta merumuskan alternatif pemecahannya. | | | | | | |
14 | Kemampuan Memahami dan mengaplikasikan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam kehidupan masyarakat; | | | | | | |
15 | Menumbuhkan Kemampuan bekerja sama dalam kelompok yang bersifat multidisiplin. | | | | | | |
KOMPETENSI LAINNYA | 16 | Kemampuan dalam Memiliki Kepekaan sosial secara logis dan sistematis serta saling menghargai antar satu dengan yang lainnya, | | | | | |
17 | Kemampuan dalam Memiliki wawasan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan serta tradisi dalam masyarakat bahari. Kemampuan Memahami dan mengaplikasikan Tridarma Perguruan Tinggi kepada masyarakat; | | | | | | |
18 | Kemampuan merumuskan, meneliti dan menganalisis serta menyusun laporan berdasarkan kenyataan-kenyataan spesifik pemerintahan dalam masyarakat. | | | | | | |
| 19 | Kemampuan untuk menambah wawasan dari isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan baik yang berskala lokal, regional maupun nasional. | | | | | |
ELEMEN KOMPETENSI :
a. Landasan kepribadian;
b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
c. Kemampuan berkarya;
d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya
TUJUAN KHUSUS PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki enam tujuan khusus yang disebarkan dalam Mata Kuliah, sebagai berikut :
A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
1. Kemampuan dalam Memiliki etika dan moral, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa;
2. Kemampuan dalam Memiliki Kepekaan sosial secara logis dan sistematis serta saling menghargai antar satu dengan yang lainnya,
3. Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik secara ilmiah maupun secara praktis.
B. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
1. Kemampuan menerapkan Pengetahuan secara teoritis maupun praktis, baik bidang ilmu sosial secara umum maupun ilmu pemerintahan secara khusus.
2. Kemampuan menghubungkan ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu lainnya.
3. Kemampuan menerapkan fungsi-fungsi pemerintahan secara teknis dan menyelesaikan secara metodis.
4. Kemampuan dalam Memiliki rasa tanggung jawab serta jiwa pengabdian dan patriotisme kepada bangsa dan negara;
C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
1. Kemampuan menguasai fungsi dan peran Kelembagaan negara, baik yang berskala lokal, regional maupun nasional;
2. Kemampuan menggunakan Metode analitik dalam pemecahan berbagai masalah pemerintahan.
3. Kemampuan menganalisis hubungan ilmu pemerintahan dengan perilaku sosial dalam masyarakat;
4. Kemampuan berkarya secara mandiri dalam memecahkan masalah pemerintahan secara ilmiah.
D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
1. Menumbuhkan Kemampuan jiwa dan nilai-nilai kepemimpinan pemerintahan
2. Kemampuan untuk menambah wawasan dari isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan baik yang berskala lokal, regional maupun nasional
3. Kemampuan dalam Memahami realitas social dan potensi yang ada di dalamnya serta merumuskan alternatif pemecahannya.
4. Kemampuan menerapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dalam rangka pencapaian Good Governance dan Clean Government.
E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
1. Kemampuan dalam Memahami dan mengaplikasikan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam kehidupan masyarakat;
2. Menumbuhkan Kemampuan bekerja sama dalam kelompok yang bersifat multidisiplin.
3. Kemampuan dalam Memiliki wawasan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan serta tradisi dalam masyarakat bahari.
4. Kemampuan merumuskan, meneliti dan menganalisis serta menyusun laporan berdasarkan kenyataan-kenyataan spesifik pemerintahan dalam masyarakat.
PETA KURIKULUM
KAITAN MATA KULIAH DENGAN TUJUAN KHUSUS PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
KODE | MATA KULIAH | SKS | SEM | KOMPTENSI LULUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
072 U 002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
073 U 002 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
074 U 002 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
075 U 002 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
076 U 002 | Pendidikan Agama Budha | 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
080 U 002 | Bahasa Indonesia | 2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
081 U 002 | Bahasa Inggris I | 3 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
101 E 413 | Pengantar Sosiologi | 3 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
101 E 313 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
101 E 513 | Pengantar Antropologi Sosial Budaya | 3 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
101 E 113 | Peng. Ilmu Administrasi & Manajemen | 3 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
102 E 413 | Dasar-Dasar Logika | 3 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
171EK1 | Ekstra Kokurikuler I | 1 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
077 U 002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
078 U 002 | Wawasan Sosial Budaya Bahari | 2 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
079 U 002 | Wawasan IPTEKS | 2 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
150 E 323 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
151 E 323 | Sistem Hukum | 3 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
136 E 413 | Sistem Ekonomi | 3 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
139 E 413 | Psikologi Sosial | 3 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
137 E 413 | Geografi dan Kependudukan | 3 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
150 BE 3 | Bahasa Inggris II | 3 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
172EK1 | Ekstra Kokurikuler II | 1 | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
205 E 413 | Sistem Sosial Budaya | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
202 E 313 | Sistem Politik | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
140 E 413 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
207 E 413 | Metode Penelitian Sosial | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
201 E 323 | Sistem Pemerintahan Daerah | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
236 E 323 | Ekologi Pemerintahan | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
237 E 323 | Hukum Tata Pemerintahan | 3 | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
252 E 323 | Sistem Pemerintahan Desa | 3 | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
287 E 323 | SistKepartaian dan Pemilu Di Indonesia | 3 | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
251 E 323 | Organisasi dan Manajemen Pemerintahan | 3 | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
250 E 323 | Sistem Pemerintahan | 3 | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
345 E 313 | Ekonomi Politik | 3 | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
337 E 323 | Teori Perbandingan Penerintahan | 3 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
301 E 323 | Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah | 3 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
239 E 313 | Kekuatan-Kekuatan Politik | 3 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
338 E 323 | Kajian Ketahanan Nasional | 3 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
336 E 323 | Metode Pem.Masalah & Pengambilan Keputusan | 3 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
202 E 113 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
350 E 323 | Politik dan Hukum Agraria | 3 | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
386 E 323 | Pemerintahan dan Politik Lokal Di Indonesia | 3 | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
387 E 323 | Kepemimpinan Dalam Pemerintahan | 3 | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
389 E 323 | Kapita Selekta Pemerintahan | 3 | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
388 E 323 | Analisis Pemerintahan | 3 | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
401 E 323 | Kebijaksanaan Pemerinahan | 3 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
402 E 323 | Birokrasi Di Indonesia | 3 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
438 E 323 | Perencanaan | 3 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
437 E 323 | Etika Pemerintahan | 3 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
436 E 323 | Sistem Pengawasan & Pengendalian Pemerintahan | 3 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
439 E 323 | Proses Legislatif Di Indonesia | 3 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
473U004 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
474U006 | Skripsi | 6 | VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Drs. H.Andi Syamsu Alam, M.Si.
NIP. 131 864 112